Sikap BEM KM Undip ttg Ujian Masuk Undip

Sudah menjadi harga mati bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi semua orang, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang yang professional dan meningkatkan taraf kehidupannya melalui jalur pendidikan. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memiliki tugas dalam rangka mencerdaskan anak Bangsa, sehingga Negara ini memilki orang-orang yang unggul dari berbagai aspek dan meninggalkan ketertinggalannya dengan Negara maju lain yang persaingan antar Negara semakin kompetitif.
Permasalahan klasik yang sampai saat ini adalah apakah pendidikan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah dalam melakukan pembangunan era ini, dilain sisi banyak Negara maju yang menggratiskan bagi siapa yang ingin merasakan manisnya ilmu shingga menghasilkan banyak sumber daya siap kerja ditambah hubungan antar Negara yang semakin tidak ada batasnya, sehingga orang asing bebas untuk masuk ke Indonesia untuk menjadi tenaga professional. Apakah lagi-lagi orang Indonesia menjadi pembantu di negerinya yang kaya ini sendiri.
Pemerintah yang meberikan otoritas kepada perguruan tinggi untuk mandiri dalam hal dana menyebabkan banyak perguruan tinggi yang berlomba-lomba mencari dana untuk menunjang infrastruktur PT tersebut. Sehingga biaya atau dana seseorang untuk mengenyam di perguruan tinggi tidaklah murah. Apakah lagi-lagi rakyat miskin yang jadi korbannya yang notabene jumlahnya mayoritas di negeri ini dan apakah hanya yang memiliki duit yang bisa merasakan pendidikan di Indonesia.
Universitas Diponegoro yang terkenal dengan kampus rakyat tahun ini akan menerima calon mahaiswa baru (camaba) 7090 orang, dengan jalur yang berbeda, UM 1 (24,74%), PSSB (13,34 %), SPMB (21 %) UM 2 (40,9%). Berbeda dengan tahun sebelumnya, Undip meningkatkan porsi masuk UM 1. UM yang dikelola secara mandiri oleh Undip bertujuan untuk mencari camaba yang lebih berkualitas dan sudah tentu mencari dana untu menuju universitas riset. Perlu diketahui berbeda dengan SPMB, dalam UM seseorang harus mengisi Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berbeda-beda setiap jurusannya. Dan Undip sebagai kampus rakyat mengakomodasi orang yang tidak mampu untuk mengisi 0 juta rupiah. Menurut pihak Undip dalam penerimaan dan penyeleksian camaba lewat UM didasarkan dan diprioritaskan berdasarkan nilai, baru dana, dan Undip pun memberikan kuota kepada pengisi 0 juta rupiah sebesar 100 orang lebih (10 % dari total camaba yang masuk lewat UM 1 yang tahun sebelumnya hanya sebesar 7 %), maka dari itu orang yang benar-benar berkualitaslah yang akan diterima di Undip.
SPMA yang memberikan efek psikologis bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga mengurungkan ikut UM bahkan memaksakan diri untuk mengisi SPMA. Berita beredar di Masyarakat bahwa yang akan mengisi 0 juta rupiah akan sulit diterima di Undip adalah anggapan yang salah besar, maka kami dari BEM KM Undip memberikan statement:

1. Bahwa bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ”tidak mampu” dan memilki kemampuan yang baik jangan takut ikut UM dan menulis 0 juta rupiah.

2. Dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM Undip) mendirikan Kesejahteraan Mahasiswa centre (Kesma Cenre) yang mengawasi jalannya UM. Segala bentuk pengaduan, permasalahan serta masalah mengeni UM bisa disampaikan ke secretariat Kesma Centre di PKM Joglo Undip Pleburan, Jl. Imam Bardjo SH No. 2 Semarang, email : bemundip@gmail.com, dan via sms Dayan (0852 263 15163), Arif Mawardi (0852 900 34943).

Semoga Undip terus mencitrakan menjadi kampus rakyat yang menuju universitas riset, dan pendidikan di Indonesia memihak kepada rakyat. Hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia!!

'Read More......'

VISI MISI BEM KM UNDIP 2008

Internal

BEMUndip

• Optimalisasi Pemberdayaan SDM melalui pelatihan/up grading organisasi
• Kaderisasi SDM melalui lembaga kemahasiswaan
• Upaya Pembakuan Struktur lembaga kemahasiswaan BEM UNDIP
• Pembangunan budaya organisasi yang profesional.

Ke-Universitas-an

• Pengawalan Proses PMB / Opspek agar lebih mengenalkan maba dengan org. mahasiswa
• Pengawalan issue SPP / SPI yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
• Pengawalan issue BHP yang sesuai dengan kepentingan mahasiswa luas
• Pengawalan Rektor Baru / Birokrat melalui komunikasi dan peningkatan posisi tawar
• Jaringan Antar Fakultas hingga jurusan yang lebih kuat dan intens

Eksternal

Lokal - Regional

• Pengawalan issue masyarakat kelas menengah ke bawah
• Peningkatan Posisi Tawar dengan Stake Holders lembaga-lembaga (mis. Pemerintah, parlemen)
• Pewacanaan issue menuju pilkada jawa tengah 2008 yang bersih dan demokratis

Nasional

• Eksistensi BEM SI (melalui poros joglosemar) pengaktivan kembali aliansi regional
• Pengawalan Issue Percepatan Pemberantasan KKN sebagai komitmen reformasi
• Pengawalan Issue Kinerja Pemerintahan SBY-MJK

'Read More......'

Demo tuntut keseriusan penyelesaian kasus BLBI

Kamis, 13 Maret 2008

WAWASAN

Foto: indra-Ct

SEMARANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Kamis (13/3) pagi tadi, menggelar demo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Mereka menuntut keseriusan pemerintah guna merealisasikan janji penyelesaian kasus BLBI. Dengan mengambil start di kampus Undip, Pleburan, puluhan masa ini berjalan melewati bundaran videotron, Kejati, dan terakhir di stasiun RRI, Jalan Ahmad Yani Semarang. ‘’Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus BLBI sebagai bukti keseriusan. Kedua, bersihkan lembaga peradilan dari mafia peradilan.

Dan ketiga, cabut mandat SBY-JK apabila terdapat cacat penyelesaian kasus BLBI, karena ini merupakan cerminan kegagalan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,’’ ujar Budiyanto, Koordinator Pusat BEM SI dalam orasinya.

Budiyanto menambahkan, terungkapnya kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Tim II Jaksa Penyidik Kasus BLBI, menunjukkan ketidakmapanan pemerintah SBY-JK dalam pemberantasan korupsi.

Perilaku korup dalam dunia hukum di Indonesia, terang dia, atau yang dikenal dengan mafia peradilan, merupakan penyakit kronis yang diderita oleh para aparatur negara. ‘’Sehingga, jika pemerintah tidak segera menyelesaikan kasus BLBI beserta dengan penyakit mafia peradilan yang terjadi di dalamnya, maka lebih baik mundur saja sebagai pimpinan negara,’’ tandas Budiyanto. abe-Ct

'Read More......'

Presiden Disambut Unjuk Rasa Kasus Soeharto

Sabtu, 09 Pebruari 2008 | 12:13 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Semarang hari ini disambut aksi unjuk rasa para mahasiswa.

Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang ini meminta agar Presiden Yudhoyono segera menuntaskan proses hukum terhadap perkara mendiang mantan Presiden Soeharto. "Pemerintah wajib mengusut kasus-kasus Soeharto, baik perdata maupun pidana," kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Aksi yang dilakukan mahasiswa ini mendapatkan pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian. Bahkan, untuk menghadang gerak para pengunjuk rasa, polisi mengerahkan sekitar 30 polisi. Tampak, aparat keamanannnya lebih banyak dari pada mahasiswa yang menggelar aksi.

Penjagaan seperti itu membuat mahasiswa tidak bisa bergerak menuju tempat acara. Mahasiswa hanya berada di depan kantor Bank Indonesia Cabang Semarang. Meski begitu, para mahasiswa tetap berorasi meneriakkan tuntutannya.

Para mahasiswa juga menenteng beberapa poster yang bertuliskan: arwahnya gentayangan, hukum di Indonesia tidak ada harapan, Soeharto pahlawan bertopeng, dilarang membekukan pengusutan kasus Soeharto, dan lain-lain.
Hingga pukul 11.15 WIB mahasiswa masih berhadap-hadapan dengan aparat keamanan yang menjaganya.

Rofiuddin

'Read More......'

QUOVADIS SIKAP PASCA WAFATNYA MANTAN

PRESIDEN SOEHARTO

(Antara Kemanusiaan dan Keadilan)

Lima hari sudah hari berkabung nasional berlalu. Seiring berlalunya Indonesia berkabung yang ditetapkan oleh pemerintah selama tujuh hari sebagai sikap terhadap wafatnya mantan presiden Soeharto itu, sebetulnya masih menyisakan berbagai pertanyaan dan kontroversi. Secara kemanusiaan memang sebagai bangsa yang besar segenap rakyat harus berbesar hati untuk merelakan kepergian mantan orang nomor satu di Era Orde baru tersebut dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun, timbul pertanyaan berikutnya setelah secara kemanusiaan kita dah merelakan kepergian mantan Presiden kedua tersebut, bagaimanakah nasib rasa keadilan di masyarakat? Dan mau dibawa kemanakah pemenuhan rasa keadilan itu? Pertanyaan besar yang harus terjawab pasca wafatnya mantan Presiden Soeharto, Akan dihentikan dan cukuplah sampai disini saja pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat ataukah masih akan berlanjut mengingat masih tertinggal berbagai persoalan termasuk persoalan hukum.

Dengan melihat kondisi dan situasi dimana kebingungan mulai muncul serta banyaknya pendapat mengenai penyelesaian kasus Soeharto, Membuat BEM KM UNDIP merasa perlu menanggapi sebagai salah satu elemen gerakan mahasiswa dengan bersikap :

1. Tetap meminta kepada keluarga dan seluruh rakyat untuk membedakan antara rasa kemanusiaan dan keadilan, dimana secara kemanusiaan kita memang harus berbesar hati untuk melepas kepergian mantan Presiden Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangan, namun kita tidak dapat melepaskan tanggung jawab untuk tetap melanjutkan proses hukum kasus Soeharto untuk memenuhi rasa keadilan.
2. Menyerukan dan mendesak Pemerintah untuk segera memutuskan proses hukum Soeharto agar jelas status hukumnya namun bukan dihentikan.

'Read More......'

Pelantikan BEM KM Undip 2008

Pelantikan Bersama Lembaga Kemahasiswaan Undip

BEM KM Undip telah melaksanakan “Pelantikan Bersama Lembaga Kemahasiswaan Undip” yang telah dilaksanakan hari ini, 14 Februari 2008 di Ruang Soenardi, Jl Hayam Wurung, Pleburan-Semarang. Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro, Pembantu Rektor III dan seluruh fungsionaris SENAT KM, BEM-KM serta UKM Universitas Diponegoro.

Acara pelantikan ini dimulai dengan penyampaian ikrar bersama jabatan yang dipimpin oleh Rektor Undip, dilanjutkan dengan sambutan Rektor Undip beserta Pembantu Rektor III. Dalam sambutannya, ProF. Dr. dr. Susilo Wibiwo, MS, M.ed, Sp.And mengemukakan bahwa Undip akan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya akan diikuti oleh seluruh Universitas Negeri di Indonesia. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Universitas Diponegoro, termasuk empat Universitas di Indonesia yang mendapatkan penghargaan World Class oleh Menteri Pendidikan RI, disamping UI, UGM dan Unair.

Pelantikan ini ditujukan agar kelembagaan mahasiswa di Undip dapat melaksanakan tugas yang telah dirumuskan dalam program kerja untuk berkontribusi tiada henti.

'Read More......'