Aksi Tolak Kenaikan BBM

Demo Tolak Kenaikan BBM
Dari Aksi Teatrikal hingga Shalat dan Doa Bersama

SEMARANG- Ratusan mahasiswa tergabung dalam aliansi mahasiswa Undip (BEM KM Undip, Senat KM Undip, UKM, UPK, dan BEM serta senat fakultas) dan BEM KM Unnes menggelar aksi demo dimulai dari kampus Undip Pleburan, gedung DPRD Jateng Jl Pahlawan, dan Tugu Muda, Kamis (22/5).

Di DPRD Jl Pahlawan, mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPRD Jateng Hisyam Alie. Hisyam mengatakan sepakat dengan tuntutan mereka yakni menolak rencana kenaikan harga BBM. Ia menandatangani draft persetujuan penolakan kenaikan tersebut yang disodorkan para pendemo.

Mereka melanjutkan demo ke Tugumuda. Dalam orasinya, mereka menyerukan tujuh gugatan rakyat (tugu rakyat) yaitu, nasionalisasi aset-aset strategis bangsa, pendidikan dan kesehatan terjangkau, penuntasan kasus BLBI dan korupsi mantan Presiden Suharto dan kroni-kroninya, reformasi birokrasi, memberatas mafia peradilan, dan sebagainya. Adapun tugu rakyat adalah hasil konferensi BEM seluruh Indonesia yang digelar di Depok, Jabar pada 21-23 Maret lalu.

Hal lain yang mereka suarakan adalah mendesak pemerintah agar serius menuntaskan tugu rakyat yang menjadi permasalahan mendesak bangsa ini, dan meminta DPRD Jateng mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan hal itu.
Koordinator aksi, Andiyono mengungkapkan, situasi saat ini tidak berbeda jauh dari kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan. ’’Tidak ada desain strategis dan cermat dari pemerintah mengenai berbagai permasalahan yang ada.’’
Selain orasi, sebagian mahasiswa juga melakukan shalat Ashar di dekat air mancur Tugu Muda dengan menggunakan jaket almamater sebagai sajadah.
Sebelumnya, aksi serupa juga digelar Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Hukum Undip di depan Videotron, Jl Pahlawan. Puluhan mahasiswa memakai jas almamater warna biru tua membawa berbagai spanduk yang intinya mengecam kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sambil berorasi, mereka menyuguhkan aksi teatrikal di tengah terik matahari.

Dengan bertelanjang dada, seorang mahasiswa mengambarkan penderitaan rakyat miskin akibat kenaikkan harga BBM. Jerigen-jerigen BBM kosong membuat dramatis aksi teatrikal tersebut. Selain menolak kenaikan BBM, mereka juga menuntut dihentikannya privatisasi BUMN sebagai aset negara, bendung hegonomi imperaliasme dan kapitalisme global. (fhm, H11,H7-56)
(suaramerdeka.com)

'Read More......'

SERUAN BERAKSI!!!

BIRUKAN KOTA…

AKSI 1000 MAHASISWA

100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL!!

AYO BANGKIT WAHAI KAUM MUDA PENERUS BANGSA..

22 MEI 2008, PUKUL 13.00

KUMPUL DI VIDEOTRON

MOMENT 100 TAHUN SEKALI!!

'Read More......'

file:///F:/baru%20mo%20cetak.cdr

'Read More......'

AKSI TOLAK KENAIKAN HARGA BBM 2008

Beban rakyat akan semakin bertambah berat. Rencana kenaikan harga BBM akan dilakukan oleh pemerintah meski belum ditentukan secara resmi berapa besarnya dan kapan akan diambil kebijakan tersebut. Alasan kenaikan harga BBM dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini, sehingga tidak dapat dihindari pengambilan kebijakan kenaikan harga, mengingat Indonesia saat ini tidak dapat mengelak dari kondisi tersebut serta keterbutuhan dalam negeri yang tidak mungkin dibatasi. Namun, apakah kiranya pemerintah tidak memperhatikan kondisi rakyat dimana dapat dilihat saja meski pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak belum ditentukan, premium dan solar di berbagi daerah mulai langka.

Kenaikan harga BBM juga akan membawa dampak pada perekonomian yang lebih luas yaitu kenaikan harga-harga lain yang menyebabkan rakyat tidak dapat menjangkau karena daya beli rakyat yang masih rendah.
Di samping itu, permasalahan yang muncul ketika dalih pemerintah akan mengalihkan subsidi ke sektor lain apakah sudah mengevaluasi dan kemudian berkaca saja pada pengalaman, misal: Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak memberikan solusi malah menjadikan rakyat makin sengsara.
Dengan melihat kondisi dan situasi, maka Aliasi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM menyatakan sikap:
1.Mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM.
2.Menolak kenaikan harga BBM karena dinilai harus dikaji lebih jauh.
Karena tidak tepat waktunya mengingat kondisi rakyat yang tidak siap.
Berpusat dibundaran video tron kampus UNDIP Semarang. Dengan rute: Kampus UNDIP – air mancur video tron – DPRD Propinsi Jawa Tengah.

'Read More......'

POTRET PENDIDIKAN BURUK INDONESIA

Pendidikan telah diamandemenkan sebagai hak asasi manusia, bukan sekedar hak warga Negara, bagi pengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan kata lain pendidikan mutlak diperlukan bangsa yang ingin dianggap bermartabat. Namun ironis, ketika masih banyak saja rakyat yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena satu kata “MAHAL”!!. Untuk mengisi perut saja susah apalagi untuk pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan 20% APBN harus dialokasikan pada Pendidikan. Sebuah pencerahan bagi dunia pendidikan, namun apa daya ketika keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memasukkan nilai 20% termasuk gaji para pendidik. Biaya gaji/kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (80.47%), lalu pengadaan sarana pendidikan (7.46%), biaya pembinaan professional (4.32%), biaya pengelolaan lembaga pendidikan (3.91%), pengadaan alat-alat pelajaran (2.55%), dan biaya pemeliharaan sarana pendidikan (1.05%). Pengeluaran biaya pendidikan paling kecil, yaitu untuk pembinaan peserta didik (0.24%). Apa begini cara meningkatkan mutu pendidikan??


Pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kita sudah merdeka tapi pendidikan kita belum merdeka dinikmati oleh seluruh lapisan generasi muda yang mau dan mempunyai keinginan untuk sekolah. Liberalisasi pendidikan telah mendarah daging di Indonesia. Belum terselesaikannya pendidikan mahal, sistem Ujian Nasional menambah potret buruk Pendidikan nasional. Adanya penambah mata pelajaran ujian nasional hanya akan menambah beban biaya negara. Padahal Biaya itu bisa dipakai untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang jauh lebih bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pola pendidikan yang menggunakan UN sebagai penentu kelulusan tidak sejalan dengan visi pendidikan Indonesia yang ingin mewujudkan pemerataan pendidikaan. Jangan-jangan penyelenggaraan ujian nasional hanyalah sebuah proyek besar untuk menghabiskan anggaran pendidikan yang nantinya 20% dari APBN?
Hasil UN yang juga menentukan kelulusan siswa akan menciptakan diskriminasi terhadap anak. Nanti ada label antara siswa yang lulus dan yang tidak lulus. UN merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Logika pemerintah yang menilai anak dari angka-angka semata. akan menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak kreatif. Sistem pendidikan tidak mampu mengakomodasi kepentingan anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bermakna. Pada akhirnya, kebijakan ujian nasional kontraproduktif bagi pendidikan nasional. Tujuan yang ingin dicapai gagal total, sedangkan yang didapat hanyalah masalah. Kecurangan sistemik tidak hanya mengaburkan pemetaan mengenai kondisi pendidikan nasional, tapi juga berdampak buruk bagi guru dan murid. Kreativitas murid terkungkung. Mereka dipaksa mengalokasikan porsi belajar lebih besar pada mata pelajaran pilihan pemerintah. Padahal tujuan pendidikan sesungguhnya adalah membentuk manusia cerdas, penuh kreativitas, dan mandiri serta dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Semua tujuan ini akan tercapai jika murid diberi banyak waktu dan kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya dalam berbagai macam pelajaran yang ada di sekolah. Sebagai masyarakat yang bermartabat, Aliansi Peduli Pendidikan (Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UniversitaS Diponegoro (BEM KM UNDIP), Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro (SM KM UNDIP), Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Sultan Agung, dan Pelajar se Semarang, MENUNTUT :
1. Hapuskan UAN!!
2. Tinjau ulang (judicial review) putusan Mahkamah Konstitusi tentang 20% dana APBN termasuk gaji/kesejahteraan para pendidik
3. Pemerataan pendidikan yang berkualitas
4. Anti Liberalisasi Pendidikan!!

'Read More......'

TOLAH UKUR PRESTASI SANG JAKSA AGUNG

Prestasi penegakkan hukum oleh pemerintah masih mengecewakan, kasus-kasus megaskandal belum juga terselesaikan hingga detik ini. Kejaksaan agung sebagai simbol penegakkan keadilan belum bertaring tajam melahap para koruptor. Lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan ini, sudah seharusnya bergerak cepat menuntaskan tikus penggerogot aset Negara. Jaksa agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan jangan hanya berjanji dan berkomitmen saja, tetapi membuktikan keseriusannya dalam penyelesaian setiap kasus. Sebut saja kasus Soeharto yang hingga saat ini belum juga terjawab, konspirasi yang sudah bergulir hampir sepuluh tahun, masih juga merupakan bulan-bulanan dalam pengadilan. Mimpi buruk rakyat Indonesia belum juga usai. Megaskandal BLBI hingga saat ini tetap sarat dengan permainan. Wong yang disuruh ngusut kok malah diusut?? Hal ini kian menambah citra buruk pemerintahan SBY-JK yang menjadikan isu korupsi sebagai Leading issue dalam pembentukan citra politik, namun tidak ada realisasinya. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan dan diperiksanya beberapa jaksa terkait, semakin menunjukkan rusaknya nama institusi kejaksaan.


Tidak dapat ditutupi lagi fenomena gunung es dalam tradisi ”hitam” peradilan pun terus terkuak. Perilaku korup dalam dunia hukum atau dikenal dengan ”Mafia Peradilan merupakan penyakit kronis aparat hukum kita!! Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membumihanguskan korupsi di peradilan, dengan memutus rantai kenikmatan para pelaku mafia peradilan: THE REAL TERRORISTS. Modus operandi mafia peradilan ibarat transaksi jual-beli. Sang penjual pihak yang mempunyai kewenangan, sedangkan pembeli kelompok yang membutuhkan kemenangan dalam suatu proses hukum. BAGAIMANA MASA DEPAN PERADILAN BANGSA?? Sebagai masyarakat yang bermartabat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut keseriusan kejaksaan dan realisasi janji-janji. BEM SI menyatakan sikap :
1. Segera selesaikan Kasus BLBI untuk membuktikan keseriusan penegakkan hukum!
2. Tuntaskan kasus korupsi Soeharto yang berlarut-larut
3. Bersihkan Lembaga Peradilan dari Mafia Peradilan sekarang juga!!
Sejalan dengan kondisi di atas BEM SI menggelar Aksi pada hari RABU, 30 APRIL 2008. Dengan rute : Tugu Muda – Jalan Pemuda.

'Read More......'